Logo Mahakamdaily.com

Kecamatan Samboja Data Ulang Aset-aset Kukar di Wilayah IKN

Foto : Kecamatan Samboja Data Ulang Aset-aset Kukar di Wilayah IKN.

Mahakam DailyPemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur menimbulkan dampak bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Pasalnya, ada beberapa aset Kukar yang ada di wilayah yang masuk dalam Ibu Kota Nusantara (IKN). Untuk itu, Kecamatan Samboja, salah satu kecamatan di Kukar, melakukan pendataan ulang aset-aset tersebut.

Camat Samboja, Damsik mengungkapkan, pendataan ulang aset dilakukan bersama dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan nasib aset-aset Kukar yang akan menjadi bagian dari IKN.

Follow Instagram Bakul NNN
space iklan 300x300

“Kami kembali melakukan pendataan aset yang ada di Samboja. Meski sebenarnya aset-aset tersebut sudah lama didata,” ucap Damsik, Senin (30/10/2023).

Damsik menyebutkan, sampai saat ini belum ada kejelasan dari pihak Badan Otorita IKN mengenai proses pengalihan aset Kukar. Oleh karena itu, dia juga belum bisa menjamin bagaimana kelangsungan aset-aset tersebut di bawah pemerintahan IKN.

“Sampai hari ini, dari Badan Otorita IKN sendiri belum ada kepastian seperti apa proses pengalihannya,” paparnya.

Di sisi lain, DPRD Kukar juga berusaha mempertahankan aset Kukar yang ada di wilayah IKN. Beberapa waktu lalu, anggota DPRD Kukar melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi II DPR RI di Senayan.

Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid menyampaikan, ada empat kecamatan Kukar yang ditetapkan masuk wilayah IKN. Yakni, Kecamatan Muara Jawa, Kecamatan Samboja Barat, Kecamatan Samboja, sebagian Kecamatan Loa Janan dan sebagian Kecamatan Loa Kulu.

Di antara kecamatan-kecamatan tersebut, ada aset yang dibangun Pemkab Kukar, yaitu Pelabuhan Ambarawang di Kecamatan Samboja. Pelabuhan ini merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kukar.

“Tentunya harapan kami, (Pelabuhan Ambarawang) ini bisa tetap menjadi aset Pemkab Kukar. Karena ini menghidupi masyarakat yang ada di Kukar,” tutur Rasid.

“Kalau IKN (ingin memiliki pelabuhan) sendiri, nanti pemerintah pusat yang akan membangun dan menyiapkan pembiayaan untuk itu. Karena kami harus memikirkan mencari PAD untuk membangun Kukar,” imbuhnya.

[adv]

Space Reklame