Mahakam Daily – Kutai Kartanegara (Kukar) mendapatkan apresiasi dari Kementerian Keuangan berupa dana insentif fiskal sebesar Rp9,8 miliar. Hal ini sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan Kukar dalam mengendalikan inflasi daerah dan mengentaskan kemiskinan.
Hal ini disampaikan oleh Bupati Kukar Edi Damansyah saat memimpin rapat koordinasi yang membahas pengendalian inflasi dan ketersediaan pangan di Kukar, Selasa (17/10/2023).
Edi mengatakan bahwa Kukar telah mencapai target dalam hal pengentasan kemiskinan berdasarkan hasil sensus ekonomi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kukar. Ia juga mengapresiasi kinerja pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar yang telah konsisten dalam mengendalikan inflasi daerah.
“Ini adalah hasil kerja keras kita semua dalam mengendalikan inflasi. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pejabat yang telah bekerja dengan baik,” kata Edi.
Edi juga mengingatkan bahwa pengendalian inflasi tidak bisa lepas dari kondisi pangan, perubahan iklim, fenomena alam, dan perang. Oleh karena itu, pemerintah di tingkat pusat hingga daerah harus siap menghadapi masalah ini.
Edi juga mengharapkan agar setiap perangkat daerah dapat melakukan perubahan yang diperlukan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Selain itu, ia juga mengharapkan agar ada forum kecil yang akan mengkaji rincian bantuan kepada kelompok yang diberdayakan, dan nantinya hal ini harus dimonitor secara berkala.
“Kita harus mengikuti kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan dalam situasi tertentu. Kita harus bersinergi dengan stakeholder dan lembaga lainnya, sehingga persoalan besar bisa diselesaikan dengan baik,” jelasnya.
Edi juga menyarankan agar Camat, Lurah dan Kepala Desa bisa mencermati situasi dengan baik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga tidak ada yang tertinggal dalam mendapatkan haknya.
Edi juga berharap agar program pangan murah yang dilaksanakan oleh Pemkab Kukar ini tepat sasaran di sejumlah titik yang telah ditentukan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program tersebut terjangkau oleh warga yang membutuhkan, khususnya mereka yang berada dalam kategori ekonomi menengah ke bawah.
“Kita optimis ini bisa berjalan dengan baik agar pengendalian inflasi di daerah bisa dikendalikan. Tentu semua harus ada kerjasama antara stakeholder dan OPD terkait harus konsisten sesuai dengan target yang ingin dicapai,” pungkasnya.
[Adv]
