Mahakam Daily – Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-3 kembali digelar di Samarinda, Minggu, 23 Maret 2025. Bertempat di Gang Kejaksaan, Jalan A Wahab Syahrani, Air Hitam, Samarinda Ulu, diskusi ini mengangkat tema “Disentralisasi dan Otonomisasi di Era Reformasi.”

Anggota DPRD Kaltim, Agus Suwandi menjadi pemateri utama. Didampingi oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim, Fatimah Wati, serta akademisi Dadang Imam Ghozali.

Dalam pemaparannya, Agus Suwandi menegaskan bahwa demokrasi di Indonesia berakar pada Pancasila, berbeda dengan sistem di negara lain.

“Negara kita luas, penduduknya beragam, agamanya pun berbeda-beda. Demokrasi kita memang meriah, dan kami di DPRD Kaltim berkewajiban menyampaikan ini kepada masyarakat,” ujar Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Kaltim itu.

Agus juga menyinggung isu-isu politik yang tengah berkembang. Termasuk revisi Undang-Undang TNI yang diklaim bertujuan untuk memperkuat peran militer dalam kebencanaan.

“Dulu dalam tanggap bencana, tidak ada pelibatan khusus. Sekarang sudah ada. Itu bagian dari demokrasi kita yang terus berkembang,” jelasnya.

Isu korupsi pun tak luput dari perbincangan. Agus menilai bahwa upaya pemberantasan korupsi telah membawa dampak nyata, termasuk peningkatan apresiasi terhadap buruh.

Namun, ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi informasi di media sosial. “Berita yang pasti adalah berita dari pemerintah,” katanya.

Diskusi ini menjadi ruang refleksi bagi masyarakat dalam memahami dinamika demokrasi dan kebijakan publik di era reformasi. Namun, di balik optimisme yang dibangun, kritik dan kewaspadaan terhadap implementasi kebijakan tetap diperlukan agar demokrasi tak hanya menjadi jargon, tetapi benar-benar berpihak pada rakyat. (*)