Mahakam Daily – Isu human security menjadi sorotan utama dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-4 yang digelar di Jalan Rawa Sari 3 Ujung, Air Putih, Samarinda Ulu, Minggu, 27 April 2025.
Acara ini diprakarsai oleh Anggota DPRD Kaltim, Agus Suwandi, dengan menghadirkan dua narasumber kunci dari unsur pemerintahan dan tokoh masyarakat.
Dalam paparannya, Agus Suwandi menekankan pentingnya memahami makna human security sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi di tingkat lokal.
“Kalau di masyarakat, istilah security itu sering dipahami hanya sebagai satpam. Padahal, human security adalah tentang perlindungan manusia dari berbagai ancaman, mulai dari kemiskinan, penindasan, sampai ketidakamanan ekonomi,” tutur Agus di hadapan peserta sosialisasi.
Agus mengajak masyarakat untuk dewasa dalam menyikapi perbedaan politik, terutama di masa-masa kontestasi seperti pilkada, pileg, maupun pilpres.
Menurutnya, perbedaan pilihan adalah hal wajar dan tidak seharusnya menjadi sumber permusuhan.
“Setelah pemilihan selesai, kita harus kembali rukun. Jangan sampai hanya karena beda pilihan, tetangga berseteru, bahkan ada suami istri yang bercerai. Demokrasi adalah proses, pemenangnya harus kita akui,” kata Agus.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tetap bersatu, apalagi di tengah situasi dunia yang terus berubah. Menurutnya, persatuan adalah benteng penting agar bangsa ini tidak mudah dipecah belah oleh pihak asing.
“Jangan bandingkan Indonesia dengan negara maju seperti Singapura. Kita punya karakter dan perjalanan sendiri. Yang penting, kita jaga kesatuan,” tambahnya.
Mendalami konsep human security, Kabid Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kaltim, Fatimah Waty, hadir memberikan perspektif kebijakan.
Fatimah menegaskan bahwa hakikat keamanan sejati bukan hanya soal ketiadaan perang atau kekerasan, melainkan perlindungan manusia dari berbagai bentuk kerentanan.
“Human security berarti manusia adalah subjek utama dari keamanan. Negara wajib melindungi warganya dari segala bentuk ancaman terhadap kehidupan yang layak,” ujar Fatimah.
Sementara itu, Dadang Imam Ghozali yang dikenal sebagai akademisi, mengaitkan konsep human security dengan kebijakan sosial, khususnya dalam pendidikan.
“Gratispol di bidang pendidikan adalah contoh nyata penerapan human security. Pendidikan yang terjangkau memperkuat keamanan ekonomi masyarakat, sekaligus mendorong kesetaraan,” jelas Dadang.
Menurut Dadang, human security tidak bisa berdiri sendiri, lantaran terhubung erat dengan aspek ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan politik yang mesti dijamin oleh pemerintah. (*)