Mahakam Daily – Tata ruang daerah dinilai tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan kepentingan investasi semata. Di tengah laju pembangunan yang terus bergerak cepat di Kalimantan Timur, aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat disebut harus tetap menjadi prioritas utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

Hal itu disampaikan anggota DPRD Kalimantan Timur, Agus Suwandy, dalam agenda Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-4 bertajuk Tata Ruang Berkelanjutan untuk Masa Depan Pembangunan Daerah.

“Tata ruang memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan jangka panjang. Karena itu, kebijakan tata ruang harus dirancang secara matang agar tidak menimbulkan persoalan baru seperti kerusakan lingkungan, konflik lahan, hingga ketimpangan pembangunan antarwilayah,” terang Agus, pada Sabtu (9/5/2026).

Ia menilai, pembangunan daerah saat ini sering kali terlalu fokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan secara menyeluruh. Padahal, dampak dari tata ruang yang tidak terencana dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari berkurangnya ruang terbuka hijau hingga meningkatnya risiko banjir di kawasan perkotaan.

Selain itu, Agus juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan tata ruang daerah. Menurutnya, partisipasi publik menjadi bagian penting agar arah pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Dalam kegiatan tersebut, peserta juga berdiskusi mengenai tantangan pembangunan berkelanjutan di tengah masifnya investasi dan pertumbuhan kawasan permukiman di Kalimantan Timur. Penguatan regulasi serta pengawasan tata ruang dinilai menjadi langkah penting agar pembangunan tetap berjalan seimbang.

“Tata ruang itu menentukan masa depan daerah. Kalau salah perencanaan, dampaknya bisa panjang, bukan hanya untuk lingkungan tetapi juga kehidupan masyarakat,” pungkasnya.