Mahakam Daily – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sabaruddin Panrecalle, menyoroti minimnya koordinasi dalam penyusunan prognosis anggaran, yang selama ini terlalu bergantung pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Ia menegaskan bahwa hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus dilibatkan aktif dalam proses perencanaan tersebut.

“Prognosis ini bukan hanya urusan satu OPD saja. Setiap dinas punya target dan sasaran. Harusnya semua duduk bersama agar perencanaan lebih realistis,” ujar Sabaruddin, Selasa (27/5/2025).

Ia juga mengkritik ketidakhadiran Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim dalam agenda yang seharusnya menjadi ruang penggalian informasi mengenai pendapatan daerah. Menurutnya, absennya Bapenda menghambat pembahasan teknis yang krusial.

“Kami sangat menyayangkan karena hari ini kami ingin tahu sejauh mana prognosis pendapatan. Tapi karena Kepala Bapenda tidak hadir, penjelasan jadi tidak maksimal,” ucap politisi Gerindra dari Dapil Balikpapan itu.

Sabaruddin juga mengeluhkan belum adanya data rinci mengenai realisasi anggaran dari BPKAD. Ia menekankan pentingnya kehadiran langsung kepala dinas dalam rapat agar informasi yang disampaikan akurat dan bisa dipertanggungjawabkan.

Komisi II DPRD Kaltim berharap seluruh OPD lebih proaktif dalam menyusun proyeksi anggaran, baik untuk APBD murni maupun perubahan, agar belanja publik tepat guna dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

“Kolaborasi semua OPD jadi kunci agar APBD kita benar-benar efektif dan efisien,” pungkasnya.

(adv/dprdkaltim)