Sekda Kukar Optimis APBD-P Tahun 2023 Akan Terealisasi

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono (Mahakam Daily). (IST)

Foto : Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono (Mahakam Daily). (IST)

Mahakam Daily – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) optimis mampu merealisasikan secara optimal Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBD-P) Tahun 2023 senilai Rp11,8 triliun tanpa hambatan yang berarti.

Kesepakatan penganggaran pada APBD Perubahan 2023 yang telah disepakati bersama jajaran DPRD menjadi prioritas utama bagi Pemkab Kukar.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengungkapkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sedang bekerja keras untuk merealisasikan belanja dari kegiatan-kegiatan yang telah melalui proses lelang.

Dalam pelaksanaannya, Sunggono menjelaskan bahwa mereka sangat berpegang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sambil melakukan pemantauan, dan memberikan dorongan intensif untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program.

Sunggono mengungkapkan, bahwa tidak akan ada kendala yang signifikan. Pihaknya akan mengambil langkah-langkah proaktif, seperti mengeluarkan Surat Edaran (SE), dan mengadakan workshop untuk mengatasi masalah administratif.

“Kami berharap segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Dalam perubahan ini, kami berfokus pada semua jenis kegiatan, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, sesuai dengan evaluasi yang telah kami lakukan bersama tim anggaran pemerintah daerah,” tegas Sunggono.

[Adv]

Perda Wawasan Kebangsaan disebut penting di tengah derasnya arus informasi
Penguatan Demokrasi Daerah keempat membahas arah pembangunan berkelanjutan di Kalimantan
Pebalap muda binaan Astra Honda membuka musim balap Eropa dengan
Perda Wawasan Kebangsaan disebut penting di tengah derasnya arus informasi

Mahakam Daily — Musyawarah Daerah (Musda) IV Perkindo Kaltim tampaknya

Perkindo Kaltim berharap konsultan lokal semakin profesional dan mampu bersaing
Penguatan Demokrasi Daerah keempat membahas arah pembangunan berkelanjutan di Kalimantan