Mahakam Daily – Penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintahan diketahui menimbulkan banyak atensi. Hal itu karena, banyak masyarakat Indonesia yang bergantung kepada tenaga honorer.
Sebelumnya, penghapusan tersebut dilakukan usai Presiden Joko Widodo menandatangani UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun menyebut, jutaan perut Masya Indonesia banyak bergantung kepada tenaga honorer.
“Kenapa saya katakan jutaan perut karena tenaga honorer punya istri, anak yang bisa jadi tak hanya satu barangkali mereka punya orangtua yang jadi tanggungan,” ujarnya, Jumat (10/11/2023).
Samsun menjelaskan, jika tenaga honorer dihapus dan tidak ada jaminan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maka akan menambah pengangguran baru di Indonesia.
“Kalau dihapus, harus ada jaminan honorer jadi PPPK jangan sampai ada satupun yang tertinggal. Jangan menumpah piring nasi mereka, ini yang mesti dipertimbangkan,” tegasnya.
Terakhir, dirinya berharap, pemerintah pusat dapat memberikan solusi yang adil dan bijak bagi tenaga honorer, yang telah mengabdi selama bertahun-tahun.
“APBD Kaltim mampu untuk membayar honorer, kami tidak sepakat menghapus tenaga honorer kecuali honorer menjadi PPPK,” pungkasnya.
[adv]
