Mahakam Daily – Rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menjadi perhatian publik, termasuk anggota DPRD Kalimantan Timur. Fadly Imawan, politisi Partai Golkar dari daerah pemilihan Penajam Paser Utara dan Paser, menegaskan bahwa proses pemindahan harus dilakukan secara terukur dan tidak terburu-buru.

Menurutnya, pemindahan ASN ke IKN seharusnya memberi dampak positif bagi Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan, bukan hanya untuk kawasan inti ibu kota negara.

“Pemindahan IKN ini seharusnya tidak menjadi hal yang dipaksakan. Butuh kajian yang matang dan menyeluruh agar keputusan ini bisa memberikan dampak positif, khususnya untuk Provinsi Kaltim,” ujar Fadly, Senin (9/6/2025).

Ia mengingatkan bahwa proyek besar seperti ini harus berpihak kepada masyarakat lokal. Fadly mendorong agar pemerintah tidak hanya fokus membangun infrastruktur IKN, tetapi juga memperhatikan kesiapan SDM, akses lapangan kerja, dan kesejahteraan warga di wilayah penyangga seperti PPU dan Paser.

“Jangan sampai ini hanya menguntungkan kawasan IKN semata, tapi tidak berdampak langsung ke masyarakat PPU, Paser, maupun daerah lain di Kaltim,” tegasnya.

Fadly berharap pemerintah pusat menyusun strategi pembangunan yang inklusif, termasuk pelatihan tenaga kerja lokal dan penguatan ekonomi daerah sekitar.

“Kita ingin masyarakat lokal terlibat aktif, mendapat akses pekerjaan, pendidikan, dan peluang usaha. Jangan sampai masyarakat lokal malah terpinggirkan,” pungkasnya.

(adv/dprdkaltim)