Mahakam Daily – DPRD Kalimantan Timur tengah melakukan penyesuaian besar terhadap kamus pokok-pokok pikiran (pokir) dewan. Pembaruan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan arah kebijakan pemerintah pusat dan dinamika pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menjelaskan bahwa revisi kamus pokir menjadi langkah penting agar perencanaan anggaran daerah tetap relevan, efisien, dan sesuai dengan ketentuan terbaru. Salah satu dampak dari revisi ini adalah peniadaan alokasi bantuan keuangan (bankeu) pada APBD Perubahan tahun 2025.
Menurut Hasanuddin, bankeu yang bersifat pembangunan fisik seperti jalan dan bangunan sebaiknya hanya diajukan dalam APBD murni, bukan di perubahan. “Kalau dipaksakan di APBD Perubahan, khawatir pekerjaan infrastruktur tidak selesai dalam tiga bulan,” ujarnya.
Selain bankeu, sektor pertanian juga mengalami penyesuaian signifikan. Sejumlah program bantuan alsintan dan bibit terpaksa dicoret dari kamus pokir karena kini menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kebijakan ini mengikuti instruksi Kementerian Pertanian agar pengadaan alat dan bibit dikelola langsung oleh pusat.
Hasanuddin menambahkan, perubahan juga terjadi di bidang kesehatan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, bantuan untuk rumah sakit milik kabupaten dan kota tidak lagi dapat dianggarkan melalui dana provinsi. Hanya rumah sakit di bawah kewenangan provinsi seperti RSUD Kanujoso Djatiwibowo, RS Mata, dan RS Jiwa yang tetap bisa memperoleh dukungan anggaran.
“Semua harus sinkron dan satu visi, supaya kebijakan anggaran lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan,” pungkas Hasanuddin.
(adv/dprdkaltim)
