Mahakam Daily – Komisi IV DPRD Kaltim menegaskan bahwa nasib Rumah Sakit Islam (RSI) Samarinda harus segera dipastikan agar layanan kesehatan bagi masyarakat tidak terganggu. Dalam rapat resmi dengan yayasan pengelola dan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, legislator menyebut bahwa kondisi rumah sakit yang mangkrak selama bertahun‑tahun telah menjadi beban publik.

Wakil Ketua Komisi IV, Andi Satya Adi Saputra, mengatakan bahwa Kota Samarinda dengan jumlah tempat tidur rumah sakit yang jauh di bawah standar memerlukan kehadiran RSI sebagai bagian dari solusi sistem kesehatan di Kaltim.

“RSI masih sangat diperlukan. Kita harus mencari solusi konkret dan mempertemukan seluruh pihak terkait,” tegasnya.

Legislator juga meminta agar Pemprov Kaltim menghitung ulang aset, tunggakan sewa lahan, dan kemungkinan kerja sama jangka panjang yang jelas agar tak menimbulkan masalah di kemudian hari. Salah satu pihak pengelola menyebut terdapat tunggakan sewa lahan hingga ratusan juta rupiah yang menghambat operasi kembali.

DPRD Kaltim merumuskan poin‑prioritas: mempertimbangkan sejarah layanan RSI, menyetujui addendum sewa jika layak, dan segera menindaklanjuti pertemuan pemprov‑yayasan‑DPRD. Andi Satya menegaskan bahwa tidak cukup hanya retorika — masyarakat butuh kejelasan.

“Kita ingin aset ini digunakan untuk rakyat, bukan sekadar menunggu,” pungkas.

(adv/dprdkaltim)