Mahakam Daily – DPRD Kalimantan Timur menyoroti lemahnya kewenangan daerah dalam menangani berbagai persoalan lingkungan hidup yang terus berulang setiap tahun. Melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPPLH), DPRD Kaltim mendorong agar pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda PPPLH, Baharuddin Demmu, menegaskan bahwa perda ini tidak boleh berhenti sebagai dokumen normatif. Ia menilai, Kaltim membutuhkan regulasi yang mampu menegakkan tanggung jawab lingkungan secara konkret di tengah maraknya tambang terbengkalai, pencemaran sungai, hingga konflik lahan.

“Kami tidak ingin Ranperda ini hanya jadi formalitas. Substansinya harus kuat, terutama soal sanksi dan kewenangan daerah untuk menindak pelanggaran lingkungan,” ujar Baharuddin.

Ia menambahkan, banyak kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kaltim tidak pernah ditindak secara optimal karena regulasi yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, perda ini harus menjadi instrumen yang memberi ruang gerak lebih besar bagi daerah untuk bertindak cepat.

“Selama ini, banyak kasus berhenti di ranah administratif. Padahal dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Pemerintah daerah harus punya posisi kuat untuk bertindak,” tegasnya.

Baharuddin berharap Ranperda PPPLH bisa menjadi tonggak baru bagi Kaltim dalam memperbaiki tata kelola lingkungan hidup secara berkelanjutan dan berkeadilan. Ia menilai, perlindungan lingkungan bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan komitmen moral terhadap masa depan daerah.  

(adv/dprdkaltim)