Mahakam Daily – Komisi II DPRD Kalimantan Timur menekankan pentingnya langkah strategis untuk memperkuat kinerja dua perusahaan daerah, PT Migas Mandiri Pratama (MMP) dan PT Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida), agar tidak hanya bergantung pada pendapatan pasif dari Participating Interest (PI). Hal ini mengemuka dalam rapat kerja antara Komisi II, Pemprov Kaltim, dan direksi kedua perusda di Balikpapan, Rabu (13/8/2025).

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, mengatakan bahwa rapat ini menjadi momentum untuk mengevaluasi arah kebijakan bisnis dan pembahasan perubahan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur PT MMP dan PT Jamkrida. Ia menegaskan perlunya pembaruan kebijakan agar kedua perusahaan bisa beradaptasi dengan dinamika ekonomi dan tantangan industri daerah.

“Komisi II akan menstresingkan arah kebijakan-kebijakan daripada formulasi, sambil kita menunggu seleksi calon direktur utama dari PT MMP,” ujar Sabaruddin. Ia menilai, penguatan tata kelola dan inovasi bisnis perlu dipercepat agar Perusda tidak terjebak pada rutinitas operasional tanpa ekspansi yang berarti.

Sabaruddin juga menyoroti pentingnya keberlanjutan finansial dan kontribusi nyata Perusda terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, pemerintah daerah harus memastikan dukungan modal dan regulasi yang memadai untuk mendorong kemandirian usaha BUMD di sektor energi dan keuangan daerah.

“Perusda-perusda ini sangat diharapkan menjadi penyumbang, bukan hanya penyumbang devisa tapi juga pendapatan asli daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, DPRD Kaltim akan terus mengawal arah bisnis MMP dan Jamkrida agar lebih produktif dan responsif terhadap potensi ekonomi lokal. “Kita ingin mereka lebih aktif, tidak hanya mengandalkan PI. Harus ada terobosan yang lebih agresif,” tegasnya.  

(adv/dprdkaltim)