Mahakam Daily – Efisiensi dan disiplin kini jadi dua kata kunci yang ditekankan Sekretaris DPRD Kalimantan Timur, Norhayati Usman, dalam memperkuat kinerja birokrasi di lingkungan sekretariat dewan. Ia menilai optimalisasi serapan anggaran dan ketepatan pelaksanaan program harus berjalan beriringan dengan profesionalitas aparatur.
Norhayati menyebut, penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 harus dipastikan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Setiap unit kerja, katanya, tak boleh hanya fokus pada penyerapan anggaran semata, tetapi juga harus mengevaluasi hasil dan dampaknya terhadap pelayanan publik.
“Evaluasi ini penting agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar berdampak dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Anggaran bukan sekadar angka, tapi cerminan tanggung jawab,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa penyusunan APBD 2026 perlu dilakukan lebih awal dengan prinsip kehati-hatian dan efisiensi. Perencanaan yang matang diyakini dapat mencegah terjadinya tumpang tindih program sekaligus memastikan penggunaan dana publik tepat sasaran.
Selain soal teknis anggaran, Norhayati juga menyoroti kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, tata kelola administrasi yang baik hanya bisa terwujud jika seluruh pegawai menjunjung tinggi integritas dan etika kerja.
“Disiplin adalah pondasi pelayanan prima. Kalau kita ingin dipercaya, kita harus menunjukkan profesionalisme setiap hari,” ujarnya.
Dorongan ini menjadi sinyal kuat bagi seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kaltim untuk memperkuat budaya kerja yang transparan, efisien, dan berorientasi pada hasil. Dengan tata kelola yang baik, dukungan administratif terhadap tugas-tugas legislatif diharapkan semakin maksimal.
(adv/dprdkaltim)