Mahakam Daily – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Yenni Eviliana, menyoroti pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan institusi kepolisian dalam memperkuat keamanan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Menurutnya, tantangan keamanan di Kaltim kini tidak lagi semata soal penegakan hukum, tetapi juga soal bagaimana aparat mampu menjawab kebutuhan sosial masyarakat secara inklusif.

Yenni menilai, peran Polri harus diperluas menjadi pelayan masyarakat yang humanis dan responsif, terutama di wilayah-wilayah yang tengah berkembang pesat akibat pembangunan infrastruktur dan investasi baru. “Kami mengapresiasi kerja keras Polri dalam menjaga ketertiban dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Namun, ke depan Polri juga harus semakin adaptif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan publik,” ujarnya.

Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, DPRD Kaltim melalui fungsi legislasi dan anggaran akan terus mendorong kebijakan yang memperkuat sistem keamanan daerah. Ia menekankan pentingnya koordinasi yang erat antara kepolisian dan pemerintah daerah agar kebijakan keamanan sejalan dengan arah pembangunan dan perlindungan warga.

Selain itu, Yenni mengapresiasi inisiatif Polri yang kini mulai mengintegrasikan aspek sosial dalam program-programnya, seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menandai perhatian terhadap ketahanan sosial dan kesehatan masyarakat. Menurutnya, pendekatan seperti ini merupakan bentuk nyata dari keamanan yang berkeadilan.

“Keamanan bukan hanya soal patroli atau penindakan, tapi juga soal memastikan masyarakat hidup sejahtera dan terlindungi dari berbagai kerentanan sosial. Ini yang harus menjadi arah kebijakan ke depan,” tegasnya.

Yenni berharap, kolaborasi lintas sektor antara DPRD, Polri, dan pemerintah daerah dapat menjadi pondasi bagi tata kelola keamanan yang lebih partisipatif dan berkeadilan di Kalimantan Timur.

(adv/dprdkaltim)