Mahakam Daily – Persoalan SMA Negeri 10 Samarinda kembali mencuat usai Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa lokasi sekolah tersebut secara hukum adalah milik Pemerintah Provinsi Kaltim. Hal ini diperkuat dua putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa lahan 12 hektare di Samarinda Seberang sepenuhnya milik negara.

“Legal standing-nya sudah jelas. Ini bukan lagi soal teknis, ini soal hukum,” tegas Hasanuddin, Senin (19/5/2025).

Pernyataan itu merujuk pada putusan MA Nomor 72 PK/Pdt/2017 dan Nomor 27/GK/2022. Meski Yayasan Melati sempat mengklaim ikut membangun sarana sekolah, Hamas—sapaan akrab Hasanuddin—menyebut seluruh pembangunan berasal dari APBD senilai Rp13 miliar.

“Kalau dibangun dengan dana APBD, tidak bisa diklaim sepihak. Sudah jadi aset pemprov dan tercatat dalam buku kuning,” tegasnya.

Ia juga mengkritik langkah Dinas Pendidikan yang pernah menerbitkan surat pemindahan SMA 10 ke Education Center, yang belakangan dibatalkan oleh putusan MA karena dianggap tidak sah secara hukum.

Karena itu, DPRD Kaltim mendesak agar Pemprov segera mengeksekusi putusan tersebut. Hasanuddin meminta seluruh proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2025 dilakukan di lokasi asal, yakni Samarinda Seberang. Siswa kelas X tahun ajaran baru pun diinstruksikan belajar di sana, sementara kelas XI dan XII menyelesaikan studi di lokasi lama.

“Kita ini negara hukum. Kalau sudah ada keputusan inkrah, harus dijalankan,” pungkasnya.

(adv/dprdkaltim)