Mahakam Daily – Komisi I DPRD Kalimantan Timur menyoroti sengketa lahan antara warga Desa Jongkang Dalam, Kutai Kartanegara, dengan perusahaan tambang PT Multi Harapan Utama (MHU). Perusahaan diduga menyerobot lahan milik warga dan memproses hukum warga bernama Mustapa, yang mengklaim memiliki hak atas lahan tersebut.

Permasalahan ini dinilai sebagai bagian dari konflik agraria yang makin kompleks di Kalimantan Timur, khususnya di wilayah yang terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Agus Suwandy, menegaskan bahwa penyelesaian persoalan ini tidak bisa semata-mata mengandalkan pendekatan hukum formal. Menurutnya, pendekatan kekeluargaan dan keadilan sosial lebih penting agar hak-hak warga tidak terabaikan.

“Warga jangan hanya dijadikan objek pembangunan. Kalau memang tanah itu hak warga, maka perusahaan harus menghormatinya,” tegas Agus, Rabu (21/5/2025).

Agus menyayangkan jika konflik semacam ini diselesaikan dengan pemidanaan terhadap warga. Ia mendorong penyelesaian yang manusiawi, termasuk kompensasi atau pembebasan lahan yang transparan jika memang dibutuhkan perusahaan.

Komisi I juga mendesak agar pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan, terutama yang berdampak langsung pada lahan masyarakat. Sengketa seperti ini, jika dibiarkan, berpotensi memperluas ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi hukum.

“Negara harus hadir untuk melindungi warganya. Kita minta penyelesaian ini mengedepankan keadilan dan tidak membiarkan warga tersingkir dari tanahnya sendiri,” pungkas Agus.

(adv/dprdkaltim)