Mahakam Daily – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Timur menekankan pentingnya agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 tidak sekadar menjadi dokumen teknokratik, melainkan juga berpihak pada keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
Hal ini disampaikan anggota Fraksi PKS, La Ode Nasir, yang menyatakan bahwa penyusunan RPJMD merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
“Kami ingin menyampaikan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur atas penyampaian nota penjelasan terhadap RPJMD 2025–2029,” ujar La Ode melalui sambungan telepon, Jumat (13/6/2025).
Menurutnya, meski Fraksi PKS menyambut baik tersusunnya ranperda RPJMD, dokumen tersebut harus benar-benar menjawab persoalan konkret masyarakat. Bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi juga memprioritaskan pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik yang adil dan inklusif.
“RPJMD ini harus menjadi dokumen yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan antar daerah, pelestarian lingkungan, serta mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan,” tegasnya.
La Ode juga mengingatkan bahwa sebagai provinsi kaya sumber daya alam, Kalimantan Timur menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi.
“Fraksi PKS mendorong agar prinsip pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau menjadi arus utama dalam seluruh sektor pembangunan, termasuk pengendalian perubahan iklim dan perlindungan keanekaragaman hayati,” pungkasnya.
(adv/dprdkaltim)