Agus Suwandy Beberkan Cara Hidupkan Demokrasi Daerah dari Literasi hingga Kritik Warga

Mahakam Daily — Demokrasi daerah sering dibicarakan, tapi tidak selalu dipraktikkan dengan benar. Dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-3 yang digelar Anggota DPRD Kalimantan Timur, Agus Suwandy, di Jalan AW Syahranie Gang Kejaksaan, Samarinda Ulu, pada Sabtu (11/4/2026).

Agus Suwandy membuka dengan penekanan pentingnya literasi politik sebagai fondasi utama. Menurutnya, warga tidak cukup hanya mengenal nama kandidat atau partai, tetapi juga harus memahami sistem dan proses politik secara utuh.

“Pengetahuan dan pemahaman tentang politik itu diperlukan oleh warga. Jangan hanya mendengar saja, tetapi kita berpartisipasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, langkah berikutnya adalah memahami hak dan kewajiban politik. Warga memiliki hak memilih, tetapi juga punya tanggung jawab mengawasi jalannya pemerintahan. Agus mengingatkan, kritik yang disampaikan harus berbasis data dan tidak sekadar mengikuti arus informasi yang belum jelas kebenarannya.

“Jangan termakan isu, kalau tidak ada dasarnya kita untuk mengkritisi penyelenggaraan negara,” tegasnya.

Akademisi Dadang Imam Ghozali menambahkan, demokrasi daerah sebenarnya telah menyediakan berbagai ruang partisipasi. Ia menyebut musyawarah perencanaan pembangunan hingga forum warga sebagai saluran resmi yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan daerah.

“Sekarang pembangunan tidak lagi top-down. Dari tingkat RT sampai provinsi, masyarakat punya ruang menentukan kebutuhan daerahnya,” jelas Dadang.

Namun, ia mengingatkan tantangan yang masih dihadapi, seperti maraknya hoaks dan praktik politik uang. Menurutnya, dua hal tersebut dapat merusak kualitas demokrasi jika tidak disikapi secara kritis oleh masyarakat.

Sementara itu, pengamat Muhammad Yudhi menekankan pentingnya menjaga ruang dialog antara warga dan wakil rakyat. Ia menilai komunikasi yang terbuka menjadi kunci agar aspirasi masyarakat tidak terputus di tengah jalan.

“Harus ada ruang dialog yang terus berjalan antara masyarakat dan wakil rakyat. Jangan berhenti di forum seperti ini saja,” kata Yudhi.

Temuan bangunan melebihi ketentuan, perubahan data PNS penerima rumah, hingga