Mahakam Daily – Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Golkar, Syahariah Mas’ud, menegur ketidakhadiran Gubernur Kalimantan Timur dalam lima kali rapat paripurna DPRD Kaltim yang menjadi forum tertinggi lembaga legislatif provinsi.
Syahariah menilai bahwa kehadiran kepala daerah dalam forum legislatif bukan semata simbolik, tetapi bagian dari komitmen kemitraan antara DPRD dan pemprov dalam penyusunan kebijakan daerah. Ia mengingatkan bahwa rapat paripurna berisi agenda strategis seperti pengesahan perda, evaluasi APBD, dan pemantauan kinerja pemerintah.
Ia menegaskan bahwa ketika kepala daerah sering absen, maka komunikasi dan koordinasi antar-lembaga bisa terganggu dan berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap proses pemerintahan.
“Rapat ini bukan gaya-gayaan. Ini forum rakyat, dan keberadaan pemimpin provinsi di sini adalah penghormatan terhadap kewenangan legislatif,” katanya.
DPRD Kaltim, kata Syahariah, akan terus mendorong agar mekanisme kehadiran pemerintah dalam forum resmi legislasi diperkuat—baik secara regulasi maupun sanksi administratif internal agar tidak terjadi pengulangan.
“Kita harap ke depan tidak hanya hadir di undangan, tapi hadir dengan komitmen. Ini bentuk tanggung jawab terhadap rakyat Kaltim,” tutup Syahariah. (adv/dprdkaltim)
