Mahakam Daily – Pemerintah Kecamatan Tenggarong Seberang terus mendorong rencana pemekaran wilayah administratif sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Dengan cakupan wilayah yang luas, masyarakat di sejumlah desa menghadapi kendala jarak dan biaya saat mengakses layanan administrasi di kantor kecamatan.
Camat Tenggarong Seberang, Tego Yuwono, menjelaskan bahwa beberapa desa di bagian selatan atau wilayah bawah telah menyuarakan aspirasi pemekaran. Desa-desa tersebut meliputi Loa Lepu, Telu Dalam, Perjiwa, Loa Raya, Loa Pari, dan Loa Ulung. Menurutnya, meskipun pelayanan administrasi telah digratiskan, biaya transportasi tetap menjadi beban berat bagi warga.
“Sebagian warga harus mengeluarkan biaya lebih dari Rp100.000 untuk ongkos ojek pulang-pergi ke kantor kecamatan. Ini tentu menjadi beban tersendiri, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh di pedalaman,” ungkap Tego, Selasa, 4 Maret 2025.
Sebagai respons atas keluhan tersebut, masyarakat mengusulkan agar wilayah kecamatan dibagi menjadi dua, masing-masing mencakup 10 desa di wilayah atas dan bawah. Pemekaran ini diyakini akan mendekatkan pelayanan kepada warga dan meningkatkan efektivitas pemerintahan di tingkat lokal.
Proses pemekaran desa sudah mulai terlihat. Salah satu contohnya adalah perubahan status Desa Bangunrejo yang kini telah resmi menjadi Desa Sumber Rejo, setelah diresmikan oleh Bupati Kutai Kartanegara. Seorang Penjabat (Pj) Kepala Desa juga telah dilantik untuk memimpin pemerintahan sementara.
“Sekarang kami sedang melakukan penyesuaian administrasi, termasuk perubahan data pada KTP warga dari Bangunrejo ke Sumber Rejo. Kami harap proses ini segera rampung,” jelasnya.
Di sisi lain, Desa Bukit Pariaman juga tengah dalam proses pemekaran menjadi Desa Pariaman Makmur. Saat ini, tahapan pengajuan telah mencapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk mendapatkan persetujuan di tingkat provinsi.
“Jika tidak ada hambatan, penetapan Desa Pariaman Makmur sebagai desa persiapan akan segera dilakukan, yang tentunya menjadi langkah strategis dalam mempercepat realisasi pemekaran kecamatan,” tambah Tego.
Namun demikian, ia menekankan bahwa seluruh proses harus mengikuti regulasi yang berlaku. Karena izin pemekaran berada di kewenangan pemerintah provinsi dan pusat, pihak kecamatan akan menyesuaikan dengan prosedur yang ditetapkan.
“Kami siap mengikuti setiap tahapan dan regulasi yang ditentukan. Yang terpenting, masyarakat tetap kami dampingi agar proses ini berjalan sesuai harapan,” tegasnya.
Tego juga tidak menutup mata terhadap tantangan yang ada, terutama dalam hal keterbatasan anggaran. Kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat mengharuskan pihak kecamatan melakukan penyesuaian terhadap rencana kerja.
“Kami menyesuaikan dengan kondisi fiskal. Jika terjadi pengurangan anggaran, maka rencana kerja kami sesuaikan tanpa mengorbankan prioritas utama, yaitu pelayanan masyarakat,” pungkasnya.
Melalui langkah pemekaran ini, Pemerintah Kecamatan Tenggarong Seberang berharap pelayanan publik semakin merata dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkendala jarak maupun biaya.
(Adv/DiskominfoKukar)