Mahakam Daily — Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-2 Ikatan Keluarga Toraja (IKAT) Kalimantan Timur digelar dengan satu harapan yang terdengar sederhana, tapi tidak selalu mudah dijalankan: menjaga harmoni diaspora di tanah rantau.
Forum ini memang memilih ketua dan menyusun kepengurusan baru. Namun lebih dari itu, Muswil menjadi ruang untuk merawat kebersamaan keluarga Toraja yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Timur.
Dr. Aris Tambing, Wakil Ketua Umum DPP, tak menampik dalam perjalanan organisasi selalu ada dinamika. Riak-riak perbedaan, menurutnya, sesuatu yang wajar.
“Adapun mungkin dalam perjalanan organisasi ini ada riak-riak, tapi itu kita anggap sebagai suatu hal yang positif saja,” ujarnya, pada Sabtu (14/2/2026) bertepatan dengan hari kasih sayang, Valentine.
Ia menilai keberadaan lebih dari satu organisasi bukan alasan untuk saling berhadap-hadapan. Justru, semakin banyak wadah, semakin besar peluang berbuat baik.
“Semakin banyak organisasi semakin bagus, sepanjang melakukan hal-hal yang positif kepada masyarakat Toraja khususnya,” katanya.
Muswil ini diharapkan menjadi titik konsolidasi. Kepengurusan yang terbentuk nantinya diminta solid hingga tingkat kabupaten dan kota, agar program tidak berhenti di tataran wacana. Orientasinya jelas: pelayanan dan manfaat nyata bagi masyarakat Toraja di Kalimantan Timur.
Namun pesan yang dibawa tak berhenti pada urusan internal organisasi. Ada refleksi soal identitas diaspora dan tanggung jawab sebagai bagian dari daerah tempat tinggal.
“Seperti semboyan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung,” ucap Aris.
Bagi dia, menjadi orang Toraja di perantauan bukan berarti berjarak dari tanah tempat berpijak. Identitas tetap dijaga, tapi komitmen pada pembangunan daerah tak boleh ditinggalkan.
“Walaupun kita orang-orang Toraja, tapi kita hidup di Kalimantan, ya kita orang Kalimantan. Orientasinya bagaimana memberi kontribusi terhadap pembangunan, khususnya di Kalimantan Timur,” tegasnya.
Disamping itu, Ketua Panitia Mandat dari PMTI Pusat, Dr. Cornelius, menjelaskan sebelumnya memang sempat ada musyawarah pada Oktober 2025. Namun hasil forum tersebut tidak dilaporkan kepada PMTI Pusat sehingga dianggap tidak memenuhi ketentuan organisasi.
“Karena tidak adanya laporan ini, maka pengurus pusat PMTI secara nasional menerbitkan surat mandat untuk melaksanakan musyawarah wilayah. Itulah yang kita laksanakan sekarang,” ujarnya.
Surat mandat tersebut diterbitkan pada 3 November 2025 dan menjadi dasar legal pelaksanaan Muswil II. Cornelius menegaskan, secara historis IKAT Kaltim bukan organisasi baru. Sejak hampir 20 tahun lalu, IKAT Kaltim telah menjadi bagian dan ikut menginisiasi berdirinya PMTI secara nasional.
“Sejak awal IKAT Kaltim sudah menjadi anggota PMTI. Hanya laporan saja yang belum masuk,” tegasnya.Ia juga menekankan keberadaan lebih dari satu organisasi Toraja di Kalimantan Timur tidak seharusnya dipertentangkan.
Menurutnya, selama tujuannya memberikan pelayanan dan perlindungan yang berdampak positif bagi masyarakat Toraja, semua organisasi harus berjalan beriringan.
“Mau berapa pun organisasi tidak masalah, sepanjang tujuannya baik dan memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat Toraja,” katanya.