Mahakam Daily – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Makmur HAPK menanggapi pejabat utama Pemerintah Provinsi Kaltim yang absen dalam agenda penyampaian Nota Keuangan dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024. Ketidakhadiran gubernur, wakil gubernur, dan sekretaris daerah menuai kritik tajam dari anggota dewan.

Makmur menilai absennya pejabat eselon satu bukan hanya masalah protokoler, tetapi cerminan menurunnya penghormatan eksekutif terhadap lembaga legislatif. Ia menekankan bahwa forum paripurna merupakan agenda strategis yang semestinya dihadiri jajaran pimpinan daerah.

Dari pihak Pemprov, paripurna hanya dihadiri Staf Ahli Gubernur Bidang III, Arief Murdiyatno. Bagi Makmur, kondisi ini memunculkan kesan bahwa eksekutif tidak menempatkan forum legislatif sebagai ruang penting dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Makmur juga menyoroti tradisi legislatif yang berdiri menyambut pejabat eksekutif ketika memasuki ruang sidang. Ia menyebut praktik tersebut tidak memiliki dasar dalam tata protokoler kenegaraan. “Yang kita berdiri itu hanya untuk presiden dan wakil presiden, atau saat menyanyikan lagu kebangsaan. Mari kita hormati jabatan, tapi juga tahu tempat,” tegasnya.

Mantan Ketua DPRD Kaltim itu mengingatkan pentingnya menjaga hubungan eksekutif-legislatif agar proses pemerintahan berjalan efektif. “Dulu pejabat lengkap datang ke rapat seperti ini. Sekarang pejabat lengkap juga, tapi tidak ada yang datang. Ini forum strategis, membahas masa depan daerah. Jangan disepelekan,” ucapnya.

Ia mendorong agar Pemprov Kaltim memperbaiki etika komunikasi dan memastikan keterlibatan pimpinan daerah dalam agenda strategis seperti paripurna. Menurutnya, kehadiran pejabat bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk penghormatan pada fungsi pengawasan DPRD.

(adv/dprdkaltim)