Mahakam Daily – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan, mendorong agar Pemerintah Provinsi Kaltim terlibat langsung dalam pengelolaan jalur perairan strategis, khususnya Sungai Mahakam. Menurutnya, keterlibatan daerah sangat penting demi memastikan manfaat ekonomi sungai terbesar di Kaltim bisa kembali ke masyarakat lokal.

“Dalam berbagai forum, baik resmi maupun rapat komisi, kami mendorong agar provinsi diberikan peran dalam pengelolaan perairan,” kata Firnadi, Senin (16/6/2025).

Ia menilai pengelolaan jalur air yang selama ini sepenuhnya di tangan pusat menyebabkan berbagai persoalan di lapangan, mulai dari lambatnya respons teknis hingga minimnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Fakta-fakta di lapangan menunjukkan perlunya evaluasi. Kita tidak sedang menantang pusat, tapi justru ingin menunjukkan bahwa daerah juga mampu mengelola dengan baik,” tegas Ketua Fraksi PKS ini.

Firnadi menyebut Pemprov Kaltim siap memenuhi semua ketentuan teknis dan administratif jika diberi mandat pengelolaan. Ia juga menyinggung soal kesiapan pembagian hasil dan penyetoran ke pusat sebagai bagian dari tanggung jawab fiskal daerah.

Sebagai langkah konkret, saat ini DPRD tengah membahas kemungkinan penyusunan perda tentang pengelolaan jalur sungai, melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

“Kalau sudah ada perdanya, kita bisa bicara lebih tegas soal kewenangan dan hak daerah dalam mengelola perairan seperti Sungai Mahakam,” pungkas Firnadi.

(adv/dprdkaltim)