Mahakam Daily – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menegaskan pentingnya eksplorasi sumber pendapatan alternatif bagi daerah di tengah merosotnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan. Menurunnya harga batu bara dan kebijakan efisiensi anggaran dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 mempersempit ruang fiskal APBD Kaltim tahun ini.

“APBD kita memang mengalami perlambatan karena dampak Perpres 1/2025 dan turunnya harga batu bara. Maka kita harus mencari potensi pendapatan dari sektor lain,” ujar Sapto, Jumat (23/5/2025).

Ia menyebut sektor pertambangan, khususnya dari IUPK 1,5 persen, menjadi yang paling terdampak. Komisi II DPRD Kaltim pun akan memanggil pihak terkait untuk mengecek lebih lanjut, apakah penurunan disebabkan oleh harga pasar atau kuantitas produksi.

Tak hanya itu, Sapto juga mempertanyakan kepastian pendapatan dari personal income (PI) 10 persen yang hingga kini belum jelas status realisasinya. Selain sektor tambang, pihaknya menyoroti belum optimalnya penerimaan dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti dari Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) dan Pajak Kehutanan Tambang (PKT).

“Kerusakan hutan terjadi di Kaltim, tapi pemasukan dari PKH dan PKT belum ada. Ini yang harus kita perjuangkan ke pusat,” tegasnya.

Sapto mengungkapkan bahwa Komisi II telah meminta Menteri ESDM melalui surat resmi untuk menyampaikan langsung kepada Gubernur agar Kaltim mendapat alokasi dari sektor-sektor tersebut. Menurutnya, perlambatan fiskal harus dijawab dengan upaya agresif memperluas basis pendapatan daerah.

(adv/dprdkaltim)