Mahakam Daily – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi, menyoroti maraknya aktivitas tambang ilegal di daerahnya. Ia menyebut situasi ini sudah sampai pada tahap darurat dan menuntut tindakan tegas dari pemerintah pusat maupun daerah. 

“Aktivitas ilegal ini bukan hanya merugikan negara secara fiskal, tetapi juga melukai rasa keadilan masyarakat dan melemahkan wibawa hukum,” ujar Reza.

Menurutnya, banyak perusahaan tambang beroperasi tanpa izin yang jelas dan menggunakan fasilitas publik seperti jalan umum untuk aktivitas hauling dan crossing. Akibatnya, infrastruktur publik rusak parah dan keselamatan warga terancam setiap hari. Ia menilai, lemahnya pengawasan dan koordinasi antarinstansi membuat pelanggaran tersebut terus terjadi tanpa sanksi berarti.

Reza juga menyinggung kejadian longsor di Desa Batuah dan Kelurahan Pendingin, Kutai Kartanegara, sebagai bukti nyata dari dampak buruk tambang yang tak tertata. 

“Itu bukan sekadar bencana alam, tapi akibat langsung dari pengabaian tata ruang dan keselamatan lingkungan,” tegasnya.

Politisi muda Partai Gerindra itu menilai bahwa penataan ulang sektor tambang sudah menjadi keharusan mendesak. Ia menekankan pentingnya memperkuat regulasi, memperjelas wilayah izin usaha, serta memastikan perusahaan memenuhi kewajiban reklamasi dan pascatambang. 

“Kita butuh aturan yang tegas dan penegakan hukum yang konsisten. Jangan sampai tambang ilegal dibiarkan jadi kebiasaan,” katanya.

Lebih jauh, Reza juga menyoroti lemahnya pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di sekitar wilayah tambang. Ia menegaskan bahwa masyarakat terdampak seharusnya mendapat manfaat nyata, bukan janji yang tak pernah terwujud. 

“Bukan hanya soal tambang, ini soal keadilan sosial bagi masyarakat Kaltim,” pungkas Reza Fachlevi.

(adv/dprdkaltim)