Mahakam Daily – Ancaman peredaran narkoba di Kalimantan Timur makin mengkhawatirkan. Provinsi yang menjadi gerbang ekonomi nasional ini ternyata juga menjadi salah satu jalur masuk narkotika terbesar di Indonesia bagian timur. Komisi IV DPRD Kaltim menilai kondisi ini sudah berada di titik genting dan menuntut langkah penanganan yang lebih serius, terukur, dan menyeluruh.

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Baba, menyebut bahwa peredaran narkoba bukan lagi isu kriminal semata, melainkan ancaman sosial yang dapat merusak struktur masyarakat. Ia menegaskan, kebijakan penanganannya tak bisa hanya dilakukan oleh satu lembaga, melainkan harus melibatkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, hingga masyarakat.

“Peredaran narkoba di Kaltim sudah sangat mengkhawatirkan. Penanganannya tidak bisa sektoral, harus melibatkan semua pihak. Hanya lewat kolaborasi kita bisa menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkotika,” ujarnya.

Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa sebagian besar kasus penyalahgunaan narkoba di Kaltim menyasar usia produktif, terutama pelajar dan pekerja muda. Kondisi ini memperkuat desakan DPRD agar penanganan diarahkan pada pencegahan berbasis komunitas dan lingkungan.

Komisi IV mendorong Pemprov Kaltim memperluas tes urine berkala di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan institusi pendidikan. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah realistis menciptakan lingkungan kerja dan sekolah yang bersih dari narkoba.

“Kalau ingin hasil nyata, semua sektor harus bergerak. Ini tanggung jawab kolektif untuk menyelamatkan masa depan Kalimantan Timur yang sehat dan produktif,” tegas Baba.

(adv/dprdkaltim)