Mahakam Daily – Komisi III DPRD Kalimantan Timur menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi dalam pembangunan Gedung Pusat Jantung Terpadu di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo, Balikpapan. Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, mendesak agar Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) dilibatkan sejak tahap perencanaan proyek untuk menjamin efisiensi dan kualitas konstruksi.

“PUPR-PERA yang mengerti dari segi teknis sampai proses lelang. Jangan sampai nanti pada proses lelang justru direvisi karena tidak sesuai kondisi bangunan,” tegas Abdulloh, Rabu (13/8/2025).

Ia menilai pembangunan yang tidak terintegrasi dengan pengadaan alat kesehatan berisiko menyebabkan gedung mangkrak dan tidak termanfaatkan maksimal. Karena itu, keterlibatan PUPR-PERA di awal proses akan memperkuat kesesuaian antara perencanaan, konstruksi, dan kesiapan operasional rumah sakit.

Abdulloh juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait enam persoalan di RSUD Kanujoso, termasuk ketidaksesuaian tarif retribusi dan pembagian jasa layanan. “Kita ingin semua catatan BPK segera diselesaikan, dan perencanaan ke depan dilakukan dengan matang,” ujarnya.

Rapat kerja itu membahas progres pembangunan tahap dua yang didanai dari APBD Kaltim 2024 sebesar Rp230,1 miliar. Komisi III memastikan setiap rupiah anggaran publik digunakan sesuai kebutuhan dan standar pelayanan kesehatan.

Dengan pengawasan yang ketat, DPRD Kaltim berharap pembangunan RSUD Kanujoso tak hanya menghadirkan gedung megah, tetapi juga layanan kesehatan unggulan bagi masyarakat. “Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi temuan, dan rumah sakit ini benar-benar menjadi rujukan utama di Indonesia Timur,” pungkas Abdulloh.

(adv/dprdkaltim)