Mahakam Daily – Pembangunan di Kabupaten Berau masih diwarnai ketimpangan antara kawasan tambang dan pesisir. Meski daerah ini menjadi penyumbang besar pendapatan bagi Kalimantan Timur, masyarakat di banyak kampung pesisir belum sepenuhnya merasakan manfaat ekonomi maupun infrastruktur dari aktivitas industri di wilayah mereka.

Ketimpangan itu paling terasa di daerah seperti Sambaliung dan pesisir Derawan, di mana fasilitas dasar seperti sekolah menengah dan jalan lingkungan masih terbatas. Sementara di sisi lain, ekspansi perusahaan tambang terus berlangsung hingga ke lahan produktif masyarakat. Banyak warga mengeluhkan persoalan lahan yang tak kunjung tuntas akibat lemahnya mediasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.

Anggota DPRD Kaltim, Husin, menilai akar masalahnya bukan sekadar sengketa, melainkan tata kelola pembangunan yang terlalu bergantung pada sektor ekstraktif. “Kita sering lupa bahwa tambang itu punya umur pendek. Tapi masyarakat yang hidup di sekitarnya harus menanggung dampaknya jauh lebih lama,” ujarnya.

Menurut Husin, perlu pergeseran fokus pembangunan menuju ekonomi berbasis potensi lokal seperti pariwisata bahari dan UMKM pesisir. Ia mencontohkan Pulau Derawan yang bisa menjadi penggerak ekonomi inklusif jika dikelola dengan melibatkan masyarakat setempat. “Wisata Derawan jangan hanya indah di media sosial. Harusnya juga menghidupi warganya lewat usaha kecil, kuliner, dan produk lokal,” tegasnya.

Husin menambahkan, DPRD Kaltim akan terus mendorong kebijakan pembangunan yang berpihak pada pemerataan wilayah. “Pembangunan yang adil itu bukan hanya soal jalan mulus, tapi juga tentang siapa yang benar-benar menikmati hasilnya,” katanya.

(adv/dprdkaltim)