Mahakan Daily – Dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-9, Anggota DPRD Kaltim Agus Suwandi menyerukan agar pemerintahan daerah tidak melupakan akar moral bangsa. Acara bertema Kepemerintahan yang Baik Bersumber Nilai Budaya Bangsa itu digelar di Gang Kejaksaan, Jalan AW Syahrani, Kelurahan Air Hitam, Samarinda Ulu, pada Minggu, 5 Oktober 2025.

Di hadapan warga, Agus menyebut bahwa demokrasi yang sehat bukan berarti menolak pemerintah, melainkan mengoreksi jalannya kekuasaan.

“Kepemerintahan kita jangan berarti harus ditolak. Itu bagian dari koreksi yang harus kita lakukan,” ujar Agus.

Menurut Agus, prinsip good governance tidak cukup berhenti pada jargon. Pemerintahan harus menegakkan kepastian hukum, transparansi, keadilan, kesetaraan, efektivitas, akuntabilitas, serta visi strategis berorientasi masa depan bangsa. Semua itu, katanya, berpijak pada fondasi moral Pancasila.

“Pancasila adalah dasar etika pemerintahan kita,” katanya. “Apa yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya selalu berpijak pada nilai-nilai Pancasila.”

Ia juga menegaskan pentingnya gotong royong sebagai wujud partisipasi publik dan solidaritas sosial. Demokrasi Indonesia, kata Agus, bukan barang impor, tetapi tumbuh dari tradisi musyawarah untuk mufakat.

“Kita harus bersyukur, karena nilai-nilai ini hidup di tengah masyarakat. Gotong royong, musyawarah, dan kearifan lokal itu adalah wajah asli demokrasi kita,” ujarnya.

Perwakilan Kesbangpol Kaltim, Fatimah Waty, yang hadir sebagai narasumber, menilai kegiatan seperti ini penting untuk memperkuat kesadaran politik warga.

“Demokrasi tidak berhenti di bilik suara, tapi bagaimana masyarakat terlibat aktif dalam pembangunan daerah,” katanya.

Di akhir kegiatan, Agus berharap tradisi musyawarah dan gotong royong tidak hanya dijaga dalam kata, tetapi juga dipraktikkan dalam kebijakan publik.

“Kita jalankan ini sebagai bagian dari ibadah sosial. Semoga membawa manfaat dan keberkahan,” ujarnya disambut tepuk tangan peserta. (*)