Mahakam Daily – Masifnya aktivitas tambang batubara di Kalimantan Timur ternyata belum berbanding lurus dengan penerimaan daerah. Kalimantan Timur yang menjadi salah satu produsen batubara terbesar di Indonesia masih menghadapi ketimpangan antara volume produksi dan besarnya Dana Bagi Hasil (DBH) maupun Pajak Penghasilan Tambang (PHT) yang diterima pemerintah daerah.

Masalah ini berakar pada lemahnya pengawasan dan ketidakterbukaan data produksi tambang. Banyak perusahaan belum melaporkan secara rinci realisasi produksi, distribusi penjualan, hingga pelaksanaan reklamasi lahan pascatambang. Akibatnya, data yang digunakan untuk perhitungan kontribusi daerah sering kali tidak akurat dan cenderung merugikan daerah penghasil.

Selain itu, praktik reklamasi lahan bekas tambang juga menjadi perhatian serius. Di sejumlah wilayah, lubang bekas tambang masih terbuka dan belum memiliki kejelasan rencana pemulihan. Kondisi ini menimbulkan ancaman lingkungan dan keselamatan warga sekitar. Beberapa lahan eks tambang bahkan telah beralih fungsi tanpa pengawasan yang jelas.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menilai situasi ini menandakan lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan perusahaan tambang. Ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) setiap perusahaan tambang.
“Jumlah tongkang batubara yang melintas di Sungai Mahakam tidak sebanding dengan pendapatan daerah. Karena itu, pengawasan lapangan harus diperkuat, termasuk memastikan dana jaminan reklamasi benar-benar digunakan untuk pemulihan lingkungan,” ujarnya.

Subandi berharap tata kelola pertambangan di Kaltim bisa lebih transparan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat, bukan hanya mengejar produksi semata.

(adv/dprdkaltim)