Mahakam Daily – Sebanyak 30 mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) dari Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda mendatangi Gedung DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), belum lama ini. Mereka tak datang untuk unjuk rasa, melainkan memilih jalur dialog formal lewat forum audiensi untuk mendorong perbaikan kebijakan pendidikan di daerah.
Pertemuan yang berlangsung di Gedung E DPRD Kaltim itu mengusung tema “Perumusan Kebijakan Pendidikan di Kalimantan Timur”. Mereka diterima langsung oleh dua anggota DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi dan Sarkowi V Zahry. Turut hadir Tenaga Ahli DPRD, Tri Nugroho, serta dosen pendamping dari UINSI, Farah Silvia.
Alih-alih turun ke jalan, para mahasiswa memilih meja diskusi. Darlis menyambut baik pendekatan ini. “Bagi kami, audiensi seperti ini justru lebih produktif. Banyak yang bisa dibahas dengan lebih mendalam. DPRD terbuka untuk dialog seperti ini,” ujar Darlis dalam sambutannya.
Selama hampir dua jam, mahasiswa secara terbuka menyampaikan kritik dan pandangan mereka soal arah kebijakan pendidikan di Kaltim, termasuk implementasi program GratisPol yang digagas Pemprov. Menurut mereka, program ini belum dipahami masyarakat secara menyeluruh.
“Program ini punya semangat yang sama dengan visi Kaltim Tuntas. Tapi banyak masyarakat yang belum tahu cara mengaksesnya. Di sinilah literasi publik jadi kunci. Sayang kalau tidak dibarengi dengan reformasi pendidikan yang serius,” ucap Arya Prasetyo, salah satu mahasiswa.
Ia juga menyoroti pentingnya DPRD memastikan mutu dan arah kebijakan pendidikan sesuai kebutuhan publik. “Karena semua anggaran tetap berawal dari DPRD sebelum masuk ke dinas teknis. Maka pengawasan dan arah kebijakan legislatif jadi sangat krusial,” tegasnya.
Darlis menanggapi dengan menekankan perlunya pendekatan holistik. “Kami selalu terbuka terhadap masukan dari mahasiswa. Justru mereka bisa menjadi pengingat, apakah program yang kami dukung sudah menyentuh persoalan akar atau hanya menyentuh permukaan,” ujarnya.
Ia menilai forum semacam ini penting bagi pendidikan demokrasi. “Diskusi ini adalah latihan nyata memahami kebijakan publik. Mereka tidak hanya belajar teori di kampus, tapi juga menguji langsung gagasannya ke lembaga legislatif. Ini bagian penting dari pembelajaran kebijakan publik,” tutupnya.
(adv/dprdkaltim)