Mahakam Daily – Perubahan Kamus Usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kalimantan Timur menandai langkah baru dalam tata kelola aspirasi daerah. Dokumen ini menjadi acuan strategis untuk memastikan bahwa usulan hasil serap aspirasi masyarakat dapat terintegrasi dengan rencana kerja pemerintah daerah dan sistem perencanaan nasional.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyebut pembaruan kamus pokir merupakan bentuk penyelarasan agar proses politik anggaran di daerah berjalan lebih sistematis dan efisien. Menurutnya, DPRD kini menekankan pentingnya pokir yang berbasis data dan sesuai prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan Renstra perangkat daerah.

“Pokir harus menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata dan terukur, bukan hanya daftar keinginan tanpa dasar kebijakan. Karena itu, setiap usulan wajib melewati proses sinkronisasi agar tidak tumpang tindih dengan program pemerintah,” ujarnya.

Melalui penyusunan ulang kamus pokir, DPRD Kaltim berharap arah penganggaran dapat lebih terfokus pada sektor yang memberi dampak langsung, seperti infrastruktur dasar, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Selain itu, perubahan juga dimaksudkan untuk memperbaiki tata waktu pembahasan pokir agar lebih awal dan terintegrasi dengan siklus perencanaan RKPD serta APBD.

Hasanuddin menegaskan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan implementasi pokir. “Kita ingin agar mekanisme aspirasi ini berjalan transparan, akuntabel, dan menjadi bagian dari proses pembangunan yang berkeadilan,” tegasnya.

Langkah ini menjadi pondasi penting bagi DPRD Kaltim untuk memperkuat peran pengawasan sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran tersalurkan sesuai kebutuhan masyarakat.

(adv/dprdkaltim)