Mahakam Daily – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menyoroti sejumlah persoalan krusial dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sorotan utama datang dari Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, yang menilai pemerintah belum sepenuhnya siap menghadapi peralihan pengelolaan haji dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Penyelenggaraan Haji (BPH).

Menurutnya, perubahan struktur pengelolaan ini harus diantisipasi sejak awal agar tidak menimbulkan kekacauan birokrasi dan pelayanan jamaah. “Mulai 2026, urusan haji tidak lagi dipegang Kemenag. Kita harus tahu siapa yang memegang kendali di daerah, bagaimana mekanismenya, dan apa jaminannya bagi jamaah,” ujar Andi Satya.

Ia menyoroti munculnya masalah dalam pembentukan syarikah di Arab Saudi yang berdampak pada jamaah asal Indonesia. Andi Satya menilai kasus itu sebagai bukti lemahnya koordinasi dan pengawasan lintas lembaga. “Kita tidak boleh membiarkan masalah serupa terulang. Transisi ini justru harus memperbaiki sistem, bukan menambah beban jamaah,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti kualitas fasilitas Embarkasi Haji Balikpapan yang dinilai belum layak untuk menampung ribuan jamaah setiap tahun. Menurutnya, Kaltim seharusnya mampu menyediakan fasilitas yang setara dengan provinsi lain. “Embarkasi adalah wajah pelayanan kita. Kalau fasilitasnya tertinggal, wajar jamaah merasa dianaktirikan,” ujarnya.

Andi Satya menegaskan, DPRD Kaltim akan mengawal penuh proses transisi pengelolaan haji dan memastikan pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran keagamaan, termasuk program perjalanan umroh bagi marbot masjid. “Ibadah ini urusan sakral. Jangan sampai anggaran besar berubah jadi peluang bisnis. Pemerintah harus transparan dan profesional,” tutupnya.  

(adv/dprdkaltim)