Mahakam Daily – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menilai program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Kementerian Sosial RI sebagai langkah strategis dalam memutus mata rantai kemiskinan ekstrem di daerah. Program ini dinilai mampu menghadirkan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin yang selama ini sulit mengakses sekolah formal.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyebut keberhasilan program ini bergantung pada peran aktif pemerintah daerah dalam memastikan sasaran penerima manfaat benar-benar tepat. “Kami di DPRD tidak hanya memperkuat pemahaman terhadap program ini, tapi juga memberikan masukan agar implementasinya maksimal di Kaltim,” ujarnya.

Komisi IV mendorong agar pemerintah tidak menunggu pendaftaran secara pasif, melainkan melakukan pendekatan jemput bola terhadap anak-anak yang terdata dalam DTKS Desil 1 dan Desil 2. Berdasarkan data Dinas Sosial Kaltim, terdapat sekitar 110 ribu anak usia sekolah yang masuk kategori miskin, sementara angka kemiskinan di Kaltim masih di kisaran 5,51 persen atau sekitar 220 ribu jiwa.

Darlis menegaskan, keberadaan Sekolah Rakyat rintisan dapat menjadi solusi cepat sebelum pembangunan sekolah permanen rampung. Pembangunan sekolah tetap memerlukan lahan minimal delapan hektare yang bebas sengketa dan bersertifikat. Pemerintah pusat bahkan menyiapkan anggaran Rp46 juta per siswa per tahun, mencakup kebutuhan penuh seperti makan, pakaian, perlengkapan mandi, dan buku.

“Bayangkan jika kita punya sepuluh sekolah rakyat, total operasionalnya bisa mencapai Rp46 miliar per tahun. Ini bukti nyata komitmen negara memberantas kemiskinan lewat pendidikan,” ujar Darlis.

DPRD Kaltim menegaskan bahwa dukungan daerah menjadi kunci agar program ini tak berhenti di wacana, melainkan benar-benar membuka masa depan baru bagi anak-anak miskin di Kalimantan Timur.

(adv/dprdkaltim)