Mahakam Daily – DPRD Kalimantan Timur tengah menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat regulasi dan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih profesional dan adaptif terhadap dinamika ekonomi daerah. Komisi II DPRD Kaltim menilai, perubahan dasar hukum dua BUMD penting perlu dibarengi dengan pembenahan menyeluruh pada struktur dan mekanisme pengelolaannya.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menegaskan bahwa revisi Peraturan Daerah (Perda) bukan hanya soal administrasi, melainkan menyangkut kejelasan modal dasar, komposisi saham, serta arah bisnis BUMD ke depan. Menurutnya, banyak daerah yang tersandung dalam proses perubahan karena tidak memahami secara utuh implikasi hukum dan teknis yang menyertai revisi.

“Perubahan nomenklatur bukan sekadar mengganti nama perusahaan, tapi menyentuh pasal-pasal krusial yang bisa berpengaruh pada aset dan tanggung jawab hukum. Karena itu, pembahasan harus dilakukan hati-hati dan komprehensif,” tegas Sabaruddin.

Ia menambahkan, Komisi II akan memastikan proses pembahasan dua Ranperda—tentang PT Migas Mandiri Pratama Kaltim dan PT Penjaminan Kredit Daerah Kaltim—berjalan sesuai mekanisme dan mendapat fasilitasi yang tepat dari Kementerian Dalam Negeri. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahan interpretasi prosedural yang bisa memperlambat penetapan perda.

“Kami tidak ingin mengulang kendala yang dialami daerah lain. Regulasi harus matang agar BUMD kita tidak hanya legal formal, tapi juga berdaya saing dan profesional,” ujarnya.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi BUMD sebagai motor penggerak ekonomi daerah yang efisien, transparan, dan berkontribusi nyata bagi pembangunan Kalimantan Timur.  

(adv/dprdkaltim)