Mahakam Daily – Temuan praktik pengoplosan beras oleh lebih dari 200 merek di Indonesia, termasuk yang beredar di Kalimantan Timur, menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan legislatif daerah. DPRD Kaltim menilai kasus ini bukan hanya pelanggaran etika dagang, tetapi ancaman sistemik terhadap hak konsumen dan ketahanan pangan daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menegaskan bahwa lemahnya pengawasan dan transparansi distribusi pangan menjadi akar utama persoalan. Ia menilai tindakan pemerintah selama ini masih bersifat reaktif, sementara praktik curang di lapangan terus berkembang.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan sidak insidental. Harus ada reformasi sistem pengawasan dari hulu ke hilir,” ujar Firnadi.
Menurutnya, perlu dibentuk Tim Pengawasan Terpadu lintas instansi yang melibatkan unsur legislatif, akademisi, dan masyarakat sipil. Audit menyeluruh terhadap rantai pasok beras, termasuk sistem pelabelan dan sertifikasi kualitas, dinilai mendesak dilakukan agar konsumen tidak terus menjadi korban manipulasi pasar.
Data Kementerian Pertanian mencatat, praktik pengoplosan beras menyebabkan selisih harga hingga Rp3.000 per kilogram. Jika dibiarkan berlangsung selama satu dekade, potensi kerugian nasional diperkirakan mencapai Rp1.000 triliun.
Di Kalimantan Timur sendiri, kenaikan harga beras premium dan meningkatnya keluhan konsumen mulai terasa di Balikpapan dan Samarinda. DPRD Kaltim meminta pemerintah daerah memperkuat edukasi publik tentang cara mengenali beras layak konsumsi.
“Kita harus pastikan masyarakat tahu membedakan beras asli dan oplosan. Ini bukan hanya soal harga, tapi soal kesehatan,” tegas Firnadi.
Ia juga menyebut Komisi II tengah menyiapkan rekomendasi regulatif untuk memperketat standar kemasan, label, dan distribusi beras di Kaltim, termasuk kemungkinan pembentukan perda khusus perlindungan konsumen pangan.
(adv/dprdkaltim)