Mahakam Daily – Program Gerakan Semua Gratis dan Polis (Gratispol) milik Pemprov Kaltim mulai berjalan, namun masih banyak warga yang belum memahami cara mengaksesnya. Minimnya sosialisasi disebut menjadi penyebab utama, sehingga informasi terkait mekanisme pendaftaran dan syarat penerima belum merata.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, mengungkapkan kebingungan masyarakat kerap ia dengar langsung saat turun ke daerah pemilihan. “Banyak yang bertanya bagaimana mendaftar, apa syaratnya. Hal seperti ini mestinya sudah dijelaskan secara terbuka ke masyarakat,” ujarnya.
Ananda menilai kebingungan ini wajar karena adanya peralihan dari program bantuan sebelumnya ke skema Gratispol. Menurutnya, banyak orang tua penerima beasiswa lama menunggu kejelasan kelanjutan bantuan pendidikan bagi anak-anak mereka.
Meski memberi catatan, Ananda menegaskan dukungannya terhadap program tersebut, terutama karena sektor pendidikan dianggap sebagai investasi jangka panjang. “Program seperti ini percuma kalau tidak ada sarana dan prasarana yang mendukung,” tegasnya.
DPRD juga menyoroti penggunaan anggaran yang digelontorkan Pemprov Kaltim untuk mendanai program ini. Ananda menyebut Rp1,5 triliun hasil efisiensi belanja birokrasi dialihkan untuk lima prioritas utama, dengan porsi terbesar Rp795 miliar untuk pendidikan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menambahkan agar pelaksanaan Gratispol tidak mengganggu kebebasan akademik di kampus. “Rektor, dosen, dan akademisi tetap harus menjaga posisi kritis. Jangan sampai program Gratispol justru membuat suara kampus melempem dalam mengkritisi kebijakan pemerintah,” tegasnya.
(adv/dprdkaltim)