Mahakam Daily – Kalimantan Timur masih menghadapi penyakit lama di sektor kesehatan: ketimpangan distribusi tenaga medis. Di kota-kota besar, dokter berlimpah. Sementara di daerah pelosok, puskesmas kerap harus bertahan tanpa dokter tetap. Masalah ini bukan baru muncul kemarin sore, tapi seperti tak pernah benar-benar sembuh.

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Baba, menyebut persoalan ini sudah masuk tahap kronis. Data Dinas Kesehatan menunjukkan, jumlah dokter di Kaltim baru sekitar 2.000 orang, padahal idealnya minimal 4.000 untuk melayani seluruh kabupaten dan kota. Artinya, separuh kebutuhan tenaga medis di daerah ini masih bolong.

“Masalah ini sudah masuk ke ranah struktural. Kita butuh pendekatan jangka panjang yang menyentuh akar persoalan,” ujar Baba.

Ia menjelaskan, salah satu langkah yang perlu diambil pemerintah daerah adalah memperkuat sistem pendidikan kedokteran berbasis ikatan dinas. Dengan begitu, calon dokter asal daerah pelosok memiliki jaminan biaya pendidikan sekaligus kewajiban kembali mengabdi di kampung halaman setelah lulus. Skema ini, katanya, bukan hal baru, tapi sudah terbukti efektif di beberapa daerah lain.

Selain itu, Baba juga mendorong pemanfaatan teknologi telemedicine agar layanan kesehatan bisa menjangkau wilayah yang sulit diakses. “Infrastruktur digital harus jadi bagian dari solusi, bukan pelengkap. Dengan telemedicine, pasien di daerah terpencil tetap bisa berkonsultasi dengan dokter meskipun jarak memisahkan,” jelasnya.

Bagi Baba, pemerataan tenaga medis bukan cuma soal distribusi, tapi soal keadilan layanan publik. “Warga di kota dan di kampung seharusnya punya hak yang sama untuk sehat,” tegasnya.

(adv/dprdkaltim)