Mahakam Daily – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) terus mendalami dugaan pelanggaran etik yang melibatkan dua legislator, Andi Satya Adi Saputra dan Darlis Pattalongi. Keduanya telah dipanggil untuk memberikan klarifikasi atas aduan yang diajukan Tim Advokasi Bubuhan Advokat Kaltim.

Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, menjelaskan bahwa pemanggilan ini bertujuan menggali penjelasan langsung dari pihak terlapor. “Intinya, kami tadi minta klarifikasi saja. Terlapor sudah menyampaikan versinya, dari awal kejadian sampai pada situasi ketika tim advokasi diminta keluar dari ruang rapat,” kata Subandi.

BK kini telah mengantongi keterangan dari pelapor, saksi-saksi, hingga dokumentasi pendukung berupa rekaman video. Pihaknya juga tengah melengkapi dokumen tambahan yang diminta dari pelapor. “Kalau nanti tidak ada bukti tambahan lagi, kami akan lanjutkan ke rapat internal untuk menyimpulkan hasil pemeriksaan dan memutuskan langkah selanjutnya,” ujarnya.

Menanggapi desakan tim hukum pelapor yang meminta agar kedua legislator dicopot dari jabatannya, Subandi menegaskan bahwa BK bekerja secara profesional. Ia memastikan lembaganya tidak akan terpengaruh oleh tekanan publik ataupun kedekatan personal antaranggota dewan.

“Putusan kami pasti tidak akan bisa menyenangkan semua pihak. Tapi kami bekerja profesional, objektif, dan tanpa tendensi. Walaupun Pak Darlis dan Pak Andi itu kolega sesama dewan, posisi kami tetap berpegang pada aturan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa keputusan BK bersifat final dan mengikat secara kelembagaan. “Final, dan tidak bisa dibantah di forum lain. Sama halnya seperti keputusan Mahkamah Konstitusi, keputusan kami di BK juga final,” jelasnya.

Terkait kemungkinan menghadirkan pelapor dan terlapor dalam forum konfrontasi, BK belum memutuskan. “Kalau melihat bukti dan keterangan yang sudah masuk, saya rasa tidak perlu sampai tahap konfrontir. Tapi kita lihat saja nanti dalam rapat pleno,” tutup Subandi.

(adv/dprdkaltim)