Mahakam Daily – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Baharuddin Demmu, menyuarakan desakan tegas agar persoalan ganti rugi lahan warga Desa Sebuntal, Kecamatan Muara Kaman, segera dituntaskan. Ia menyoroti keterlambatan pembayaran yang sudah berlangsung selama 18 tahun, meskipun proyek Bendungan Muarangkayu hampir rampung.

Rapat Paripurna ke-16 DPRD Kaltim lalu, Baharuddin mengungkapkan bahwa sejumlah warga pemilik lahan bahkan telah meninggal dunia sebelum menerima hak mereka. Sementara sebagian lain terus menunggu dengan harapan yang tak kunjung terealisasi.

“Saya menerima laporan dari Camat Muarangkayu dan Kepala Desa Sebuntal yang meminta DPRD memfasilitasi hearing. Ini menyangkut hak masyarakat yang selama delapan belas tahun belum mendapat kejelasan,” ujarnya, Senin (16/6/2025).

Baharuddin juga mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh mengorbankan hak masyarakat. Ia menyebut warga Sebuntal telah berulang kali menyampaikan protes, bahkan melakukan aksi di kantor kecamatan, namun belum mendapat jawaban memadai dari pemerintah.

Politisi PAN ini menegaskan bahwa pembangunan yang menimbulkan ketidakadilan justru bisa menciptakan luka sosial. Ia juga menyinggung dampak lingkungan dari proyek bendungan tersebut, yang menyebabkan banjir rutin saat hujan deras di wilayah permukiman warga.

“Sudah banyak yang meninggal dunia sambil membawa harapan yang tak terjawab. Kita tentu tidak ingin pembangunan ini meninggalkan luka,” pungkasnya.

Ia meminta DPRD segera memediasi persoalan tersebut dengan pihak eksekutif dan instansi terkait agar tidak ada lagi warga yang menjadi korban pembangunan yang tidak tuntas.

(adv/dprdkaltim)