Mahakam Daily – Polemik tapal batas antara Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali mencuat setelah mediasi yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berakhir tanpa hasil. Titik sengketa di Dusun Sidrap, Desa Martadinata, kini akan diserahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendapatkan kepastian hukum.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa kedua daerah telah sepakat membawa persoalan ini ke jalur hukum. “Kita menunggu hasil sidang MK. Apakah Sidrap masuk ke wilayah Bontang atau Kutim?” ujarnya.
Sebelumnya, MK melalui putusan sela menugaskan Gubernur Kaltim untuk memediasi kedua belah pihak. Namun, baik mediasi di Jakarta pada 31 Juli maupun verifikasi lapangan di Sidrap tak menghasilkan kesepakatan. Kondisi ini membuat DPRD Kaltim menyoroti pentingnya kejelasan batas wilayah demi tertib administrasi dan pelayanan publik.
Hasanuddin menilai bahwa sengketa batas tak hanya soal peta, tetapi menyangkut keseharian warga. “Faktanya, warga Sidrap lebih banyak menerima layanan dari Kota Bontang, baik pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur. Aktivitas harian mereka bergantung pada fasilitas milik Pemkot Bontang,” jelasnya.
Ia menegaskan, DPRD Kaltim akan mengawal proses penyelesaian agar berjalan transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. “Batas wilayah jangan sampai mengorbankan hak dasar warga untuk mendapat pelayanan publik yang layak,” tegasnya.
Dengan gagal tercapainya kesepakatan di tingkat provinsi, sengketa Sidrap kini resmi menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi yang akan menjadi dasar hukum final bagi kedua daerah.
(adv/dprdkaltim)