Mahakam Daily – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah barat provinsi, khususnya Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu). Anggota DPRD Kaltim, Yonavia, menyebut kedua daerah tersebut masih menghadapi tantangan serius dalam penyediaan infrastruktur dasar, mulai dari jalan, air bersih, hingga jaringan komunikasi.
Menurutnya, ketimpangan pembangunan di daerah perbatasan tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga memperlambat akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. “Pembangunan infrastruktur bukan hanya menyangkut aspek fisik, tetapi juga membuka akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” jelas Yonavia.
Politisi asal daerah pemilihan Kubar–Mahulu itu menilai, percepatan pembangunan harus dilakukan secara kolaboratif dan berkelanjutan antara pemerintah provinsi, kabupaten, DPRD, dan masyarakat. Ia menambahkan bahwa sinergi lintas sektor sangat penting untuk menembus hambatan geografis dan memastikan seluruh wilayah mendapatkan layanan dasar secara merata.
“Kami di DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus mengawal anggaran dan program pembangunan, khususnya di daerah perbatasan yang masih menghadapi keterbatasan akses dan fasilitas,” ujarnya.
DPRD Kaltim, lanjut Yonavia, akan terus memperjuangkan alokasi dana yang berpihak pada wilayah terpencil melalui mekanisme APBD dan koordinasi dengan pemerintah pusat. Ia juga mendorong masyarakat agar aktif menyampaikan aspirasi secara konstruktif, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan lapangan.
“Pembangunan yang berkeadilan hanya bisa terwujud jika masyarakat turut berperan dalam proses perencanaan dan pengawasan,” tutupnya.
(adv/dprdkaltim)