Mahakam Daily – Isu keadilan fiskal kembali mengemuka di Kalimantan Timur. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menilai bahwa porsi Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor sumber daya alam (SDA) belum sebanding dengan kontribusi besar yang diberikan daerah terhadap penerimaan nasional. Ia menegaskan pentingnya langkah konkret untuk memperjuangkan hak daerah penghasil, terutama dari sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan.

Hasanuddin menilai, selama ini DBH masih didominasi pengaturan dari pemerintah pusat, sementara daerah penghasil menanggung beban lingkungan dan sosial akibat eksploitasi SDA. Menurutnya, Kaltim memiliki 10 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) aktif—jumlah terbanyak di Indonesia—namun tidak diimbangi dengan peningkatan signifikan dalam penerimaan daerah.

“Banyak provinsi penghasil SDA seperti Kaltim hanya mendapat sedikit manfaat fiskal, padahal dampak lingkungannya besar sekali. Perlu ada mekanisme baru agar pembagian hasil benar-benar adil dan transparan,” ujar Hasanuddin.

Ia menekankan pentingnya sinergi antardaerah penghasil SDA untuk memperkuat posisi tawar dalam advokasi ke pemerintah pusat. DPRD Kaltim, kata dia, siap memberikan masukan berbasis temuan lapangan dari komisi-komisi yang kerap turun langsung ke wilayah tambang dan hutan.

Hasanuddin juga menyoroti perlunya revisi regulasi terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor SDA yang selama ini terpusat di Jakarta. Menurutnya, desentralisasi fiskal sejati harus memberi ruang lebih besar bagi daerah mengelola potensi dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat lokal.

“Keadilan fiskal bukan sekadar soal angka, tapi keberpihakan pada daerah yang selama ini menopang ekonomi nasional,” tegas Hasanuddin.

(adv/dprdkaltim)