Mahakam Daily – kontribusi Perusahaan Daerah (Perusda) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Timur kembali disorot Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menilai seluruh Perusda belum memberikan dampak signifikan bagi kemandirian fiskal daerah.

Ia menyebut persoalan utama terletak pada kualitas kepemimpinan dan tata kelola bisnis yang lemah. “Struktur manajerial perlu dibenahi. Penunjukan pimpinan Perusda selama ini tidak mengedepankan profesionalisme,” ujar Sapto, Kamis (15/5/2025).

Menurutnya, sejumlah Perusda seperti PT Migas Mandiri Pratama (MMP), PT Bara Kaltim Sejahtera (BKS), PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida), hingga PT Ketenagalistrikan Kaltim belum menunjukkan performa maksimal, baik dalam aspek transparansi keuangan maupun inovasi usaha.

“Banyak Perusda tidak punya arah bisnis yang jelas. Laporan keuangan tidak transparan, kontribusi ke PAD minim, bahkan sebagian hanya membebani APBD,” jelas Sapto.

DPRD Kaltim mendesak evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Perusda. Termasuk mendorong restrukturisasi organisasi dan pembukaan seleksi terbuka untuk posisi direktur utama agar akuntabilitas terjaga.

Ia menambahkan, audit kinerja perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan dana daerah tidak habis tanpa hasil. “Sudah saatnya dievaluasi total. Kalau tidak mampu, lebih baik ditutup atau digabung dengan entitas yang lebih sehat,” tegasnya.

Bagi Sapto, Perusda seharusnya menjadi penggerak ekonomi lokal, bukan sekadar formalitas kelembagaan yang terus-menerus disubsidi pemerintah.

(adv/dprdkaltim)