Mahakam Daily – DPRD Kalimantan Timur meminta pemerintah daerah dan aparat keamanan segera melakukan pemetaan menyeluruh terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kaltim. Hal ini dianggap mendesak untuk menjaga stabilitas, terlebih menjelang pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menyebut banyak ormas di lapangan terindikasi menyalahgunakan fungsi mereka. Beberapa bahkan diduga terlibat dalam aktivitas tambang ilegal hingga pungutan liar.

“Sekarang kan marak itu. Ada ormas yang terlibat tambang tanpa izin, ada juga yang melakukan pungli. Ini tidak bisa dibiarkan. Harus dipetakan dan diawasi ketat,” ujar Sapto saat dihubungi, Jumat (16/5/2025).

Politisi senior Partai Golkar itu menegaskan pentingnya kontribusi ormas dikaji ulang. Menurutnya, pemetaan diperlukan agar pemerintah tahu ormas mana yang benar-benar bermanfaat dan mana yang justru menimbulkan masalah hukum dan keamanan.

Sapto juga menyebut pemetaan ini penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, apalagi Kaltim kini menjadi episentrum pembangunan nasional lewat proyek IKN.

“Kita butuh daerah yang aman dan nyaman. Kalau ormas dibiarkan tanpa kontrol, ini bisa jadi ancaman untuk investor dan masyarakat,” tegasnya.

DPRD Kaltim, kata Sapto, akan mendukung penuh setiap langkah penegakan hukum terhadap individu atau ormas yang terbukti melanggar. Ia menilai keberanian menindak pelanggaran adalah bentuk nyata menjaga martabat daerah.

“Bukan anti ormas, tapi ormas itu harus tertib dan tunduk pada hukum,” pungkasnya.

(adv/dprdkaltim)