Mahakam Daily – Jembatan Pulau Balang yang berdiri megah sejak diresmikan hingga kini belum juga dibuka sepenuhnya untuk masyarakat umum. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan mendalam dari warga Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser, yang sejak lama menanti kehadiran akses darat yang layak.

Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Baharuddin Muin, menilai keterlambatan pembukaan jembatan sebagai bentuk inefisiensi pengelolaan infrastruktur nasional. Padahal, jalan dari sisi Penajam sudah lama rampung dan jembatan hanya sempat dibuka secara terbatas saat arus mudik Lebaran.

“Jembatan Pulau Balang bukan sekadar proyek fisik. Ini simbol keadilan konektivitas antarwilayah yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat,” kata Baharuddin, Selasa (10/6/2025).

Menurutnya, jembatan ini akan sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi warga. Akses darat permanen diyakini mampu menekan ongkos logistik dan harga kebutuhan pokok yang selama ini tinggi karena distribusi masih bergantung pada kapal feri dan speedboat.

“Kalau dibuka, harga kebutuhan bisa lebih murah, mobilitas warga juga lebih lancar,” ujarnya.

Baharuddin juga menyinggung aspek keselamatan transportasi, mengingat insiden tenggelamnya kapal feri beberapa waktu lalu. Ia menegaskan bahwa jembatan adalah solusi nyata bagi transportasi yang lebih aman dan efisien.

“Kalau jembatan ini terus ditutup, sama saja jadi monumen mahal yang tidak memberi manfaat langsung,” ucap politisi Gerindra dapil PPU-Paser itu.

Ia mendesak pemerintah pusat dan daerah segera mengambil langkah konkret agar jembatan ini bisa digunakan masyarakat secara permanen.

(adv/dprdkaltim)