Mahakam Daily – Dalam proses pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kalimantan Timur 2025–2029 (RPJMD Kaltim), Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim menegaskan dua pilar prioritas: pemerataan akses pendidikan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Pansus, Syarifatul Sya’diah, menyoroti kekosongan sekolah menengah atas (SMA) di sejumlah wilayah seperti Kecamatan Segah, Kabupaten Berau — yang menjadi simbol ketimpangan akses pendidikan antara kawasan pedesaan dan perkotaan.
“RPJMD Kaltim harus dapat mengakomodasi kebijakan yang mendorong pemerataan akses pendidikan …” tegas Syarifatul.
Di sisi ekonomi, anggota Pansus Didik Agung Eko Wahono menyebut bahwa proyeksi pendapatan daerah masih stagnan. Dia mendorong penguatan sektor unggulan seperti pariwisata, industri kreatif, perkebunan, melalui OPD dan BUMD yang lebih aktif. “OPD dan BUMD harus lebih aktif menggali potensi PAD,” ujar Didik.
Pansus juga menekankan bahwa RPJMD tidak boleh hanya dokumen perencanaan, tetapi instrumen yang mencerminkan kebutuhan masyarakat Kaltim secara nyata — khususnya di bidang pendidikan dan ekonomi.
Dengan fokus yang tepat, dokumen pembangunan ini diharapkan memperkecil kesenjangan wilayah dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa RPJMD Kaltim benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan dan ekonomi daerah,” tutup Syarifatul Sya’diah.
(adv/dprdkaltim)