Mahakam Daily – Jelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026, Komisi IV DPRD Kalimantan Timur kembali menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim beberapa waktu lalu. 

Menurut Baba, skema penyelesaian pendidikan tengah disusun secara bertahap dari 2025 hingga 2026 agar masalah tidak terulang. “Kita ingin ada kesinambungan supaya masalah-masalah yang ada, terutama di Balikpapan dan Samarinda, bisa diselesaikan,” katanya, Jumat (9/5/2025).

Untuk Balikpapan, persoalan utama adalah kurangnya sekolah. Daya tampung saat ini hanya mencakup sekitar 51 persen kebutuhan. Karena itu, Pemprov akan menambah dua SMA dan dua SMK baru sesuai permintaan Wakil Wali Kota Balikpapan.

Sementara di Samarinda, daya tampung sebenarnya cukup, namun banyak siswa hanya memilih sekolah-sekolah favorit. “Kalau mutu semua sekolah kita sama, tentu siswa tidak akan hanya memilih ke satu titik saja,” ujar Baba.

Terkait program gratispoll yang digagas Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Baba menegaskan program tetap berjalan. Fokus bantuan 2025 adalah perlengkapan siswa SMK kelas 10, seperti seragam, sepatu, dan tas. Bantuan kelas 11 akan menyusul tahun depan.

Dana program berasal dari pengalihan anggaran Rp790 miliar, termasuk pemangkasan Rp300 miliar di internal Dinas Pendidikan.

“Kita ingin semua anak-anak di Kaltim mendapatkan akses pendidikan yang setara dan berkualitas,” pungkasnya.

(adv/dprdkaltim)