Mahakam Daily – Komisi III DPRD Kalimantan Timur menyoroti realisasi anggaran dan sejumlah proyek yang berpotensi mangkrak di wilayah Bumi Etam. Legislator menilai perlunya pengawasan ketat dan langkah cepat agar dana publik digunakan efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Ketua Komisi III, Abdulloh, menyampaikan bahwa beberapa proyek infrastruktur, meski telah dialokasikan anggaran signifikan, belum menunjukkan kemajuan sesuai target. Ia menekankan bahwa mangkraknya proyek bisa menimbulkan kerugian negara dan menghambat pelayanan publik. “DPRD hadir untuk memastikan anggaran dan proyek dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” tegasnya.

Rapat kerja yang digelar bersama mitra kerja menyoroti penyebab lambatnya realisasi, termasuk perencanaan yang kurang matang, kendala teknis lapangan, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Legislator meminta evaluasi mendalam serta langkah perbaikan segera diterapkan.

Selain itu, Komisi III menekankan pentingnya integrasi sistem pengawasan digital dan monitoring rutin agar setiap proyek dapat dipantau progresnya secara real-time. Legislator berharap mitigasi risiko mangkrak dapat ditegakkan sejak awal, termasuk penetapan sanksi bagi pihak yang lalai dalam pelaksanaan proyek.

Abdulloh menegaskan, DPRD Kaltim tidak hanya berperan mengawasi, tetapi juga memberi masukan strategis agar setiap program pemerintah berjalan efektif. “Kita ingin anggaran yang dikeluarkan memberi manfaat langsung untuk masyarakat, bukan hanya menjadi angka di laporan,” tambahnya.

Ke depan, DPRD Kaltim menargetkan agar seluruh proyek strategis terselesaikan sesuai jadwal dan kualitas, sekaligus mendorong transparansi penggunaan anggaran untuk meningkatkan kepercayaan publik. (adv/dprdkaltim)